BALI TRIBUNE - Dua kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dari BPK-RI, Pemerintah Kabupaten Karangasem, meraih penghargaan WTP dari Menteri Keuangan RI, yang diserahkan oleh Kakanwil, Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Dedi Soepandi dan diterima langsung oleh Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri, di Kantor Bupati Karangasem, Kamis (19/10).
Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Dedi Soepandi, kepada wartawan usai menyerahkan penghargaan tertinggi dari Menteri Keuangan RI tersebut menyebutkan jika Pemkab Karangasem untuk pemeriksaan keuangan dan aset daerah secara berturut-turut dari tahun 2016 dan 2017 telah berhasil meraih WTP yang merupakan opini tertinggi dari BPK-RI. “Opini WTP untuk Karangasem ini merupakan yang kedua kalinya, yakni laporan keuangan tahun 2017 dan tahun 2016. Kami informasikan pula untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Bali, untuk opini tahun 2016 seluruhnya mendapatkan opini WTP,” sebutnya.
Menurutnya ada empat poin yang menjadi pertimbangan atau penilaian BPK RI sebagai dasar pemberian opini WTP, yakni kesesuaian dengan Sistim Akutansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan dengan fakta dan undang-undang termasuk pengadaan barang dan jasa serta kesesuaian dengan keaktifan pengawasan internal.
Terkait penggunaan dana desa di tengah kondisi Gunung Agung yang masuk fase kritis, dimana da 28 desa masuk dalam zona merah dan masyarakatnya harus mengungsi, diakuinya memang sangat sulit bagi desa bersangkutan untuk merealisasikan dana desa tersebut. Untuk tahun 2017 ini dana desa sudah ditransfer dari rekening kas negara melalui KPPN Amlapura kerekening FKUD untuk selanjutnya disalurkan ke pemerintah desa. untuk di Karangasem sendiri sudah tersalur semuanya dengan nilai total Rp. 63 Miliar.
Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri mengaku sangat mengapresiasi kinerja OPD sehingga mampu dua kali berturut-turut memperoleh opini WTP. Pihaknya meminta bawahannya untuk bekerja keras guna mempertahankan predikat tertinggi ini. “Ini tentu sangat dilematis, disatu sisi kita bangga karena meraih prestasi tertinggi namun disisi lain dengan kondisi darurat seperti sekarang ini, PAD kita turun drastis,” ucap Bupati.
Memang selama ini PAD tertinggi Karangasem bersumber dari pajak mineral bukan logam atau galian C, dan pariwisata. Namun sejak Gunung Agung statusnya dinaikkan kelevel awas, maka praktis seluruh usaha galian C yang sebagian besar berada di zona merah tidak beroperasi. Pun demikian dengan pengusaha hotel dan restaurant di wilayah Kecamatan Kubu dan Abang serta di daerah wisata lainnya sudah menutup usaha mereka sementara hingga kondisi normal kembali.
