Denpasar, Bali Tribune
Pimpinan seluruh parpol di Bali cukup terganggu dengan hasil tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali terhadap anggota DPRD Provinsi Bali. Pasalnya, baik BNN maupun Pimpinan Dewan, sejauh ini masih merahasiakan identitas wakil rakyat yang dipastikan positif mengonsumsi narkoba tersebut.
Para pimpinan parpol tersebut kemudian menunggu kejelasan terkait anggota dewan yang positif mengonsumsi barang haram jenis sabu itu. Mereka berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas, baik pemecatan maupun pergantian antar waktu (PAW) apabila wakil rakyat tersebut terbukti pengguna narkoba.
“Partai kami berkomitmen memerangi korupsi dan narkoba. Jika anggota dewan positif narkoba itu dari partai kami, maka pasti akan diberikan tindakan tegas,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Bali Ida Bagus Putu Sukarta, saat dikonfirmasi Bali Tribune di Denpasar, Minggu (22/5).
Ia menjelaskan, jika ada kadernya terbukti positif narkoba, maka langsung dilaporkan ke DPP Partai Gerindra. “Dan saya pastikan DPP akan mengambil tindakan tegas berupa pemecatan dan PAW,” tandas Sukarta.
Ia mengaku belum sempat berkoordinasi dengan Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali terkait hasil tes urine itu. “Secepatnya kami akan berkoordinasi,” tutur anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali ini.
Hal tak jauh berbeda juga dilontarkan Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali Ida Bagus Oka Gunastawa, saat dikonfirmasi secara terpisah. Menurut dia, partainya tidak akan melindungi kader yang ‘bersahabat’ dengan narkoba. Demikian halnya dengan kader yang terlibat korupsi.
“Sikap kami jelas, kalau ada kader terbukti positif narkoba, maka pasti langsung kami pecat. Tetapi untuk hasil tes urine di DPRD Bali, kami pastikan bukan kader kami yang positif,” tegas Gunastawa.
Sementara Ketua DPD PDIP Provinsi Bali I Wayan Koster, juga memastikan dewan yang positif narkoba bukan kader PDIP. “Saya sudah langsung cek dan juga pastikan bahwa anggota dewan positif itu bukan dari PDIP,” tuturnya.
Soal sanksi, Koster lebih memilih menyerahkan pada mekanisme dan aturan partai masing-masing. “Masing-masing partai punya aturan dan disiplin. Tentu partai punya kebijakan itu,” tandas Koster, yang juga anggota Fraksi PDIP DPR RI.
Sementara Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry, memastikan anggota dewan narkoba bukan kader ‘beringin’. “Kami sudah berkoordinasi dengan fraksi, dan dipastikan bahwa yang positif narkoba itu bukan kader kami,” jelasnya.
Bagi Partai Golkar, kata dia, jika ada kader yang terbukti positif narkoba, maka akan diberikan sanksi tegas. “Kalau itu kader Golkar, sanksi pasti ada. Semua partai pasti akan lakukan itu. Tetapi saya yakin, itu bukan kader Golkar,” pungkas Sugawa Korry.
Belum Terkuak
Siapa anggota DPRD Provinsi Bali yang positif mengonsumsi narkoba, hingga saat ini masih misterius. Sebab baik Pimpinan DPRD Provinsi Bali maupun BNNP Bali menutup rapat-rapat informasi seputar identitas wakil rakyat yang dipastikan mengonsumsi sabu itu.
Menurut Nyoman Sugawa Korry, hingga saat ini hasil tes urine terhadap anggota dewan yang dilakukan BNN, belum dibahas di tingkat Pimpinan Dewan. Pembahasan belum dilakukan, karena paruh pekan kemarin, mayoritas pimpinan dan anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta dan Surabaya. Sepulang kunjungan, pembahasan belum juga dilakukan, karena sudah akhir pekan. “Tetapi percayalah, itu akan segera dibahas dan diketahui oleh Pimpinan Dewan,” ujar Sugawa Korry.
Ia pun menyarankan wartawan mengonfirmasi hal tersebut langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Bali. “Coba dikonfirmasi dengan Pak Ketua. Karena ini persoalan sensitif, maka ada baiknya langsung Pak Ketua yang berkomentar,” tandas Sugawa Korry.
Sementara Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, saat dikonfirmasi belum memberikan komentar. Saat dihubungi melalui telepon, politisi PDIP asal Tabanan itu mengaku sedang sibuk. “Saya sedang menghadiri upacara, nanti akan saya hubungi,” tuturnya, singkat.
