Jakarta, Bali Tribune
Pengendalian laju inflasi secara nasional membutuhkan peran serta pemerintah daerah. Sayang masih banyak banyak pemda yang belum memahami sinergitas pengendalian inflasi terutama lewat jalur TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah). Deputi Direktur Departemen Regional BI, Budiono mengatakan belum semua kepala daerah memahami soal pengendalian inflasi sehingga dibentuk lembaga TPID. Terutama cara mengendalikan inflasi dengan bersinergi dengan daerah lain. “Karena ekspektasi inflasi sangat penting dengan langkah-langkah kongkrit dari pemerintah untuk menurunkan inflasi dengan ketersediaan barang, keterjangkauan harga, distribusi barang dan komunikasi pengendalian inflasi,” katanya, Senin (3/10) kemarin.
Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Noor Yudanto mengatakan pengendalian inflasi nasional membutuh dukungan pemda karena sebagian merupakan kewenangan TPID di daerah. “Diantaranya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Karena itu, TPID juga bertugas menjaga ketersediaan pangan. Apalagi sampai saat ini sudah ada 497 TPID di 34 provinsi.” Jelasnya.
Di sisi lain, Deputi Direktur Departemen Pengembangan UMKM Winny Purwanti menegaskan sebenarnya pengengendalian inflasi di daerah sudah dilakukan lewat cluster sehingga mudah dipahami daerah. Hal itu dilakukan dengan pengembangan komuditas pertanian dari produksi sampai akses pasar dan keuangan. “Diharapkan bisa mendukung menjaga stabilitas harga. Jadi program bisa mengendalikan inflasi yang dimulai 2006 yang dilakukan oleh seluruh kantor perwakilan BI dari tahun 2009 sekaligus menciptakan aktifitas ekonomi di daerah,” sebutnya.
Menurut dia, cluster ini tidak hanya mengembangkan komuditas unggulan daerah namun juga mendukung ketahanan pangan yang berkontribusi dengan pengendalian inflasi dan komoditas ekspor. “Cluster ini juga memberikan edukasi pertanian dan pengertian dinas terkait. Misalnya mengembangkan bibit unggul, seperti bawang putih karena menjadi komsumsi impor yang dimulai di Jawa Tengah,” tambahnya.
Kata dia kenaikan harga komponen pangan harus dipantau. Seperti dikatakan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI, Mirza Adityaswara selama ini BI selalu bicara harga cabai, harga bawang, harga daging, harga beras, karena harga tersebut membuat inflasi. Oleh karena itu sangat butuh dukungan pemda untuk ikut memantau gejolak harga tersebut. “Kita membuat analisis bagaimana pergerakan harga tersebut, sehingga BI bekerjasama dengan Pemda memantau harga di daerah secara terintegrasi,” paparnya.
Jika hal itu tidak bisa dilakukan, disebutkan inflasi bisa naik sehingga pendapatan masyarakat di daerah tersebut bisa tertekan. Memang sebaiknya untuk mengendalikan inflasi harga barang bisa impor. “Tapi impor tidak bisa dilakukan terus menerus karena masyarakat juga bisa dirugikan dari sisi produksi. Namun anti impor juga tidak baik dan juga bisa merugikan masyarakat,” imbuhnya.
