Mangupura, Bali Tribune
Kisruh LPD Desa Adat Kapal membuat gerah Pemkab Badung. Pemerintah terkaya di Bali ini bahkan berencana melakukan audit secara menyeluruh terhadap LPD-LPD yang ada di Kabupaten Badung. Pasalnya, pihaknya tidak ingin kasus penggelapan dana LPD oleh oknum pengurus seperti yang terjadi di Desa Kapal terjadi di LPD lain di Badung.
“Kasus di Kapal itu akan kita jadikan rujukanuntuk melakukan audit secara menyeluruh. Jangan sampai hal serupa terjadi di LPD lain di Badung,” kata Bupati Badung Nyoman Giri Prasta ditemui usai rapat paripurna DPRD Badung, Rabu (24/8).
Dengan audit ini, ia berharap tidak ada LPD di gumi keris sampai kolaps. Apalagi ada nasabah tidak bisa menarik uangnya karena internal LPD bermasalah. “LPD ada audit internal dan ekternal, ini sangat penting untuk mengatahui kolaps atau sehatnya LPD tersebut,” tegasnya.
Khusus untuk kasus LPD Kapal, Giri Prasta berharap masalah ini bisa segera diselesaikan. “Jangan sampai kejadian di Kapal dimana nasabah tidak bisa menarik tabunganya, terjadi juga di LPD lainnya. Untuk itu, akan kami atensi sepenuhnya,” katanya lagi.
Blia perlu, imbu politisi asal Pelaga itu, biaya audit akan dianggarkan dari kabupaten untuk seluruh LPD dengan jumlah 122 LPD se kabupaten Badung. “Kami ingin tahu secara utuh apakah LPD jalan atau tidak,” tutur Giri Prasta sembari menambahkan LPD adalah salah satu instrument yang mampu menghidupkan roda perekonomian masyarakat adat.
Selain memantapkan audit internal dan eksternal, ia juga berharap seluruh LPD sudah mengarah ke sistem komputerisasi. Sehingga seluruh transaksi di LPD terekam. “Kami dorong LPD pakai sistem komputerisasi sehingga semua transaksi terekam otomatis,” tukasnya.
Seperti diketahui LPD Desa Adat Kapal belakangan bergejolak lantaran didemo warganya. Puncaknya pada 17 Agustus lalu, warga Kapal ngelurug Bendesa Adat Kapal untuk mempertanyakan kejelasan kasus penyelewengan dana LPD oleh oknum pengurus.
