Mangupura, Bali Tribune
Program pro rakyat Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mendapat apresiasi dari seluruh fraksi di DPRD Badung pada rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi, Rabu (24/8).
Empat fraksi, yakni F-PDIP, F-Golkar, F-Demokrat dan F-Gerindra bahkan memuji kebijakan dan langkah-langkah bupati dalam menyusun Perubahan APBD 2016 yang beorientasi untuk peningkatan pendapatan guna diarahkan untuk biaya program-program pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Badung.
I Nyoman Gede Wiradana, selaku pembaca PU F-PDIP mengatakan, fraksinya sangat mengapresiasi kebijakan bupati karena komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan para petani dengan menganggarkan jalan usaha tani (Jut) dan jaringan irigasi usaha tani (Jitut). “Di bidang sosial, kami juga mengapresiasi dan mendukung kenaikan santunan kematian dari Rp3,5 juta menjadi Rp10 juta per kematian,” kata Wiradana.
Selanjutnya F-Golkar memuji rencana pemerintah merekrut tenaga pendidik Bahasa Bali non PNS sebanyak 249 orang Guru BK sebanyak 44 orang yang akan ditugaskan di SD dan SMP. “Kami juga mengapresiasi rencana pengadaan laptop untuk siswa SD kalas V dan VI,” kata Ni Ketut Sueni selaku pembaca fraksi ‘beringin’ Badung.
Sementaraitu, PU F-Demokrat yang dibacakan I Gede Wardhana Erawan mengapresiasi belanja publik selalu dirancang jauh lebih besar dari belanja aparatur. Dengan belanja publik yang besar fraksi ini berharap APBD bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Badung.
“Intinya kami sangat mengapresiasi langkah-langkah bupati dalam meningkatkan pendapatan daerah. Cuma kami sarankan agar dalam menyajikan data kependudukan agar lebih akurat,” katanya.
Terakhir, apresiasi datang dari F-Gerindra. Menurut Made Wijaya yang membacakan PU fraksi ini, Rancangan Perubahan APBD 2016, dengan belanja daerah dirancang 69,92% meliput belanja tidak langsung sebesar 51,25% dan alokasi belanja langsung sebesar 48,75% dari total belanja daerah. 70,97% manfaatnya diterima oleh masyarakat dan sisanya 29,03% untuk aparatur pemerintah. “Kondisi ini menunjukan pemerintah Badung berpihak kepada masyarakat umum dan pro rakyat. Kami ucapkan terimakasih,” timpal Wijaya.
Selain menyetujui RAPBD-P 2016 menjadi Perda, seluruh fraksi juga sepakat menetapkan Ranperda OPD dan Ranperda tentang Pemerintahan dan Susunan Perangkat Kelurahan menjadi Perda. Dan rapat sendiri dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata dan dihadiri Bupati Giri Prasta, Wabup Ketut Suiasa dan seluruh pejabat Badung.
