Denpasar, Bali Tribune
Masih peliknya persoalan jembatan timbang di Gilimanuk rupanya menjadi perhatian serius Gubernur Bali, Made Mangku Pastika. Hal itu terungkap dari apa yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Ketut Artika, yang dihubungi Bali Tribune, Minggu (8/5).
Artika mengatakan, langkah langkah antisipatif dan kordinatif akan segara diambil pihaknya. Tidak Dalam kesempatan ini, Artika membantah jika dikatakan Gubernur akan menutup jembatan timbang. “Ndak bener itu. Yang dilakukan adalah kordinasi dan antisipasi,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Kepala UPT Jembatan Timbang Gilimanuk, I Ketut Suhartana, yang mengaku telah dipanggil Kadishub pun menjadi bagian dalam pertemuan dengan Gubernur, ia dengan gamblang membeberkan apa yang menjadi perhatian Gubernur Bali. “Pak Gubernur meminta penanganan di jembatan timbang agar lebih serius,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, metode yang akan diterapkan dalam penindakan di Jembatan timbang akan diganti. “Metode akan kita ganti, siapa yang terjaring akan kita tahan, kalau ndak mau silahkan balik, atau kalau perlu juragannya kita suruh datang,” ujarnya.
Ia menyatakan dengan diambilnya tindakan tegas bagi sopir yang bandel, dengan tegas ia yakinkan tidak akan berimbas pada distribusi arus barang yang masuk ke Bali. “Dengan tindakan yang konsisten kita harapkan kondisi akan normal, pasalnya demand (permintaan) itu tetap, namun sarana suplai yang akan diperbanyak,” ucapnya.
Lantas ia mencontohkan, jika permintaan berasnya satu ton dengan satu truk akan mengalami kelebihan tonase, maka sarananya yang kita tambah, yaitu dengan membaginya, jadi otomatis tidak ada yang namanya kelebihan tonase. “Demand tetap, sarana suplainya yang kita tambah,” tuturnya.
Ia mensinyalir jika selama ini dikatakan distribusi akan terhambat, dengan tegas ia mengatakan hanya akal akalan pengemudi dan perusahaan ekspedisi saja. “Bohong itu kalau bilang suplai akan terhambat, akal akalan mereka aja, pasalnya selama ini mereka sudah nyaman, apalagi perusahaan cuma cari enaknya saja, muat barang sebanyak banyaknya,” katanya geram.
Menurutnya, secara matematis, semakin banyak mereka memuat barang, biaya tonasenya (angkut) akan semakin kecil, otomatis untungnya lebih besar. Suhartana berharap praktek praktek seperti ini segera ditinggalkan. “Bisa saya katakana, di sini terjadi perang kepentingan antara bisnis (usaha pribadi) melawan publik, yang notabene pemerintah, dan kita mesti berpihak pada sektor publik,” ujarnya percaya diri.
Namun ketika ditanyakan, apakah perlu diadakan pertemuan dengan pengusaha angkutan, ia hanya mengatakan singkat, tidak perlu. Ia menyatakan, semestinya pengusaha angkutan sudah paham aturan tersebut. Dikatakan Suhartana, selain penegakan aturan ke luar, perlu ada pembenahan di internal. Diakuinya, hal ini yang paling berat untuk dilakukan.
