Gianyar Terapkan Amdal Lalin | Bali Tribune
Diposting : 5 December 2018 23:06
Redaksi - Bali Tribune
BARU - Antisipasi kemacetan akut seperti di Ubud, pembangunan tempat usaha kini wajib kantongi Amdal Lalin.
 
BALI TRIBUNE - Tidak hanya  harus mengantongi  kajian dampak  terhadap lingkungan hidup, kini pembangunan hotel, restoran serta bangunan toko atau art shop juga wajib mengantongi analisis dampak lingkungan lalu lintas (Amdal Lalin).
 
Kebijakan ini diterapkan Pemkab Gianyar belajar dari permasalahan kemacetan di Ubud yang akut dan sulit diatasi. Hal itu ditegaskan Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, Selasa (4/12).
 
Untuk mengantisipasi  masalah lalu lintas di kemudian hari, pemerintah  akan mewajibkan setiap pendirian bangunan agar terlebih dahulu melakukan kajian Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Amdal Lalin) selain Amdal lingkungan hidup. Selama ini, menurutnya pemilik bangunan usaha perhotelan, restoran, toko dan lainnya tidak melakukan itu.  “Ke depan, melalui Dinas Perhubungan harus terlebih dahulu dan memastikan lulus kajian Amdal Lalin,” terangnya.  
 
Belajar dari masalah kemacetan di Ubud, sebutnya, pendirian bangunan kurang memperhatikan Amdal Lalin. Baik itu perhotelan dan rumah makan.  Kondisi ini  akan dikaji lagi dan ditata ulang agar jangan jadi masalah yang lebih parah ke depannya.
 
Pihaknya memahami jika ada yang sudah telanjur berdiri, namun kewajiban Amdal Lalin itu dalam rangka mempersiapkan Kabupaten Gianyar  khususnya Ubud  yang tertib dan lancar dalam lalu lintas.
 
"Kita tidak ingin Ubud  dan wilayah Gianyar lainnya jadi daerah macet seperti sekarang ini. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi. Dishub sudah kami perintahkan mempersiapkan landasan hukum," terangnya.
 
Menyikapi persoalan kemacetan di Ubud, Mahayastra mengakui pemerintah banyak kendala. Meskipun penataan parkir sudah dilaksanakan dan dampaknya mulai dirasakan dalam mengurai kemacetan, namun persoalan lain justru menyembul. Salah satunya keluhan pedagang atau pemilik toko-toko seni di kawasan Ubud.
 
Bahkan pihaknya pernah mendapat informasi jika para pedagang akan mendatangi pemerintah, lantaran dagangannya sepi akibat arus lalu lintas lancar. “Apa yang pemerintah lakukan  serba salah, lancar dan macet salah. Kesimpulannya, kita  belum punya ketahanan,” terangnya.
 
Padahal, jika dibandingkan destinasi pariwisata di luar negeri sebutnya, wisatawan rela berjalan kaki hingga 1,5 Km.  Demikian pula di Ubud, wisatawan pun rela berjalan kaki dari  tempat parkir di Peliatan ataupun di Padangtegal.
 
“Ini karena daya tarik Ubud yang luar biasa.  Wisatawan  tidak masalah berjalan kaki, namun konsep ini  masih sulit dipahami. Ini artinya, kita belum memiliki ketahanan dan kesadaran,” pungkasnya.