Jakarta, Bali Tribune
Membuka Rapat terbatas (Ratas) mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan instruksi agar pengadaan alat pertahanan sesuai postur kekuatan pokok minimum 2024.
Presiden Jokowi menekankan perlunya modernisasi TNI pada tahun 2019 sesuai rencara strategis tahun 2024. Pertama, TNI Angkatan Darat (AD) harus memiliki alutsista berat, seperti tank, helikopter jenis serbu dan persenjataan infanteri khusus. Kedua, TNI Angkatan Laut (AL) harus diperkuat alutsista dengan karakter kemampuan angkatan laut, seperti kapal selam, kapal perang, persenjataan sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi-lokasi yang mempunyai potensi konflik.
Ketiga, TNI Angkatan Udara (AU) harus diperkuat oleh alutsista strategis berupa pesawat jet tempur, pesawat angkutan berat dan sistem pertahanan rudal dan sistem radar. Kemudian, dalam pengadaannya, Presiden Jokowi menggarisbawahi agar dilakukan secara terbuka dan mempertimbangkan semua masukan terkait pengadaan alutsista.
“Ingin saya sampaikan bahwa semuanya ini agar ada transparansi yang betul-betul terbuka. Masukan-masukan dari seluruh matra, baik AL, AD, AU, dari Panglima TNI, Menteri Pertahanan, semuanya sehingga betul-betul yang kita beli, yang kita rencanakan ini adalah memang sebuah kebutuhan, bukan keinginan,” tegas Presiden Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7).
Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menekankan dalam pengadaan alutsista tersebut harus mengedepankan kemandirian dalam pemenuhannya. “Dalam setiap pengadaan alutsista, UU Industri Pertahanan wajib diberlakukan. Pembelian harus disertai transfer teknologi kepada industri pertahanan nasional kita. Dahulukan arahnya ke sana, sehingga pengembangan industri pertahanan naisonal betul-betul pada kemandirian, pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan kita,” pesan Presiden.
Belanja Alutsista Jadi Investasi
Presiden Joko Widodo mengatakan perlu ada terobosan baru untuk mengubah pola belanja alat utama sistem senjata (Alutsista) menjadi investasi pertahanan Indonesia ke depan. Menurut Presiden, banyak sekali negara yang menginginkan kerja sama dalam pengadaan alutsista.
“Silakan dihitung, silakan dikalkulasi mana yang memberikan keuntungan kepada kepentingan nasional kita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang,” katanya. Presiden mengungkapkan tranfer teknologi dalam pengadaan alutsista sudah hal yang biasa.
“Ini biasa, sekarang semua nawarin itu. mulai desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki industri nasional dan juga realokasi fasilitas-fasilitas produksi mereka dari negara-negara produsen ke Indonesia,” katanya.
Jokowi berharap tawaran-tawaran tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru dalam pengadaan alat-alat pertahanan nasional. “Terobosan baru itu juga harus mengubah pola belanja alutsista kita menjadi investasi pertahanan kita ke depan,” harapnya.
Presiden juga menekankan bahwa Pengadaan alutsista harus memperhatikan pendekatan daur hidupnya. “Tidak boleh lagi membeli pesawat tempur tanpa berhitung berkalkulasi biaya daur hidup alutsista tersebut dalam 20 tahun ke depan,” katanya.
Untuk perkuat indusri pertahanan nasional, kata Presiden, proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dengan pemerintah (G to G) guna memangkas broker. “Proses G to G ini akan membentuk zona toleransi nol terhadap praktek korupsi yang ada di negara kita,” katanya.
