Denpasar, Bali Tribune
Tertangkapnya anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Putu Sudiartana, dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, membuat satu lagi kursi DPR RI untuk Dapil Bali terancam lowong. Sebelumnya, satu kursi ini sudah kosong sejak awal lantaran Jero Wacik terjerat kasus korupsi dan belum dilantik sebagai anggota DPR RI.
Kondisi ini dikhawatirkan membuat aspirasi masyarakat Bali menjadi tidak maksimal. Sebab, seharusnya Bali memiliki jatah 9 kursi di Senayan. Namun karena Sudiartana terancam terjerat hukum, maka kini hanya 7 kursi DPR RI yang efektif.
"Dengan kondisi tersebut, maka Bali yang menjadi korban dari semua ini. Citra politisi Bali juga menjadi kurang bagus," ujar mantan kader Partai Demokrat asal Bali Gede Pasek Suardika, kepada Bali Tribune melalui saluran telepon, di Denpasar, Rabu (29/6).
Menurut dia, jika Sudiartana juga nantinya terbukti terlibat dalam kasus korupsi, maka Partai Demokrat harus bertanggung jawab. Apalagi, baik Jero Wacik maupun Sudiartana, dua-duanya adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. "DPP Partai Demokrat harus bertanggung jawab, jangan hanya prihatin saja," tandas Suardika, yang juga anggota DPD RI.
Senator ini berpandangan, kasus yang melibatkan Sudiartana, harus disikapi serius oleh Partai Demokrat. Apalagi, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga masih belum menuntaskan kasus yang dialami Jero Wacik.
"Ini harus segera dicari jalan keluar oleh DPP Partai Demokrat. Jangan sampai masyarakat Bali dikorbankan, karena seharusnya memiliki 9 wakil di DPR RI, tetapi hanya tersisa 7 wakil saja," tegas Suardika, yang sejak Juli 2015 lalu mengundurkan diri dari Partai Demokrat.
Ia juga berharap DPP segera mempertimbangkan pengisian kursi yang sejak awal tak ditempati Jero Wacik serta penempatan kursi yang terancam kosong jika Sudiartana terbukti terlibat kasus korupsi. "Harus segera diisi dua kursi itu. Kalau gak begitu, Bali yang rugi dong," tuturnya.
Suardika sendiri menyatakan keprihatinannya atas apa yang menimpa Sudiartana. Ia kaget, mengingat Sudiartana duduk di Komisi III DPR RI, yang membidangi masalah hukum. Selain itu, di partai Sudiartana juga menempati posisi strategis sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat.
"Saya tentu prihatin dengan kondisi ini. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus serupa. Tetapi memang godaan kewenangan itu cukup besar," pungkas Suardika, yang juga mantan Ketua Komisi III DPR RI.
