Denpasar, Bali Tribune
Program layanan kesehatan masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terus menuai protes. Selain pelayanan di rumah sakit yang memberi kesan pemegang kartu BPJS sebagai pasien 'kelas dua', tingginya biaya premi bulanan yang harus dibayar juga banyak dikeluhkan, khususnya oleh masyarakat kecil.
Bahkan ada kesan, BPJS sesungguhnya bukan program untuk membantu, melainkan untuk membunuh masyarakat kecil. Sebab, jangankan untuk membayar premi bulanan ke BPJS, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja kadang masyarakat sulit dapatkan.
Demikian antara lain hasil reses anggota DPRD Provinsi Bali ke masing-masing daerah pemilihannya, sebagaimana diungkapkan kepada wartawan di Gedung Dewan, Kamis (23/6). "Di Gianyar, rata-rata masyarakat mengeluhkan BPJS ini," papar anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali, Wayan Tagel Arjana.
Dalam reses selama beberapa hari di Gianyar, kata dia, sebagian besar konstituennya 'menggugat' BPJS. "Untuk uang makan saja mereka susah. Belum lagi kebutuhan untuk upacara yang tinggi. Bagaimana untuk membayar premi BPJS, sementara penghasilannya kecil?" tandas politisi asal Gianyar itu.
Selain premi yang cukup tinggi untuk masyarakat kecil, BPJS ini juga dikeluhkan karena pembayaran premi bulanan dilakukan seumur hidup. "Itu kan sangat membebankan masyarakat kecil yang tidak punya penghasilan tetap. Apalagi ada aturan tidak boleh telat membayar. Itu sama dengan membunuh masyarakat kecil," ujar Tagel Arjana, yang juga Wakil Ketua Komisi I.
Karena BPJS dirasa sangat membebankan, kata dia, masyarakat mengharapkan agar program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang digalakkan Gubernur Made Mangku Pastika, jalan terus. Masyarakat khawatir program ini dihapus, karena pemerintah pusat mewajibkan agar program-program kesehatan di daerah diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Karena BPJS membebankan, belum lagi pelayanannya tidak memuaskan, masyarakat sangat berharap agar program JKBM tidak dihapus," tegas Tagel Arjana.
Hal tak jauh berbeda disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat Nengah Tamba. Menurut dia, dalam reses ke beberapa daerah di Jembrana, rata-rata masyarakat di Bumi Makepung menghendaki agar JKBM tak dihapus.
"JKBM masih dibutuhkan masyarakat Bali. Mereka takut kalau sampai JKBM dihapus, sebab BPJS dinilai cukup membebankan masyarakat. Belum lagi pelayanannya yang masih kacau," kata Tamba, yang juga Ketua Komisi III DPRD Bali.
