Nasional Politik | Page 441 | Bali Tribune
Bali Tribune, Kamis 28 November 2024
presiden

Kader Golkar Dukung Program Pemerintah

Jakarta, Bali Tribune

Partai Golkar siap mengawal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) hingga Pemilu 2019. PG akan menjaga stabilitas pemerintahan agar bisa berjalan aman dan efektif.

Nasional Politik | Submitted by contributor on Sat, 07/30/2016 - 11:26

partai golkar

Golkar Resmi Dukung Jokowi Jadi Capres 2019

Jakarta, Bali Tribune

Partai Golkar selesai menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) I 2016. Satu hasil yang paling penting adalah penegasan dukungan agar Presiden Joko Widodo maju lagi jadi calon presiden pada 2019 mendatang.

Nasional Politik | Submitted by contributor on Fri, 07/29/2016 - 11:57

menteri

Anies Berharap Muhadjir Lanjutkan Program Kemendikbud

Jakarta, Bali Tribune

Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Kerja. Salah satu menteri yang tergeser pada reshuffle jilid II ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan. Posisi Anies diisi oleh Rektor Muhammadiyah Malang (UMM), Muhadjir Effendy.

Nasional Politik | Submitted by contributor on Fri, 07/29/2016 - 11:42

pilgub

Dana Pengawasan Pilgub Bali Dipangkas

Denpasar, Bali Tribune

Dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018, dirasionalisasi. Tak hanya yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi Bali selaku penyelenggara, rasionalisasi anggaran juga berlaku bagi pengawas pemilu. Bahkan penyesuaian ini dalam jumlah yang tak sedikit.

Nasional Politik | Submitted by contributor on Fri, 07/29/2016 - 11:38

menteri

Yuddy: Jabatan Wiranto Setara Dua Kursi Menteri

Jakarta, Bali Tribune

Politisi Hanura, Yuddy Chrisnandi, mengatakan jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang dilimpahkan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum Hanura Wiranto, setara dengan porsi dua kursi menteri. “Memang Hanura sebelumnya dapat dua kursi (di kabinet). Sekarang satu kursi menko, konsekuensinya itu sama dengan dua kursi di kabinet, rumusnya begitu,” ujar Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Rabu (27/7).

Nasional Politik | Submitted by contributor on Thu, 07/28/2016 - 12:16

partai golkar

Golkar Tidak Pernah Ajukan Kader Jadi Menteri

Jakarta, Bali Tribune

Partai Golkar menyatakan tidak pernah mengajukan nama kadernya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi menteri dalam perombakan kabinet jilid II yang diumumkan Rabu ini. “Tidak pernah, dan Golkar tidak pernah mengajukan persyaratan apa-apa,” kata Ketua Umum Partai Golkar, Setyo Novanto, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/7).

Nasional Politik | Submitted by contributor on Thu, 07/28/2016 - 12:12

presiden

Reshuffle Jilid II Dinilai Tak Murni Berdasarkan Kinerja

Jakarta, Bali Tribune

Presiden Joko Widodo kembali merombak kompisisi menteri Kabinet Kerja. Ada sembilan wajah baru, delapan menteri terlempar, dan empat menteri pindah pos. Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar, menilai reshuffle jilid II tidak murni berdasarkan kinerja. Indikasinya, seharusnya ada menteri lain yang juga harus kena reshuffle.

Nasional Politik | Submitted by contributor on Thu, 07/28/2016 - 12:09

HAM

Penyelesaian Kasus 27 Juli Masih Gelap

Jakarta, Bali Tribune

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yakni penyerangan kantor PDI Perjuangan (PDIP) yang merupakan simbol kedaulatan politik partai di Jalan Diponegoro Jakarta pada 27 Juli 1996 hingga saat ini masih gelap.

Nasional Politik | Submitted by contributor on Thu, 07/28/2016 - 12:07

reshuffle

Reshuffle Kabinet, Percepatan Program Presiden

Denpasar, Bali Tribune

Pengamat sosial dan politik Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Dr Nyoman Subanda, mengatakan perombakan (reshuffle) kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla Jilid II merupakan langkah evaluai kerja presiden yang selama ini dinilai belum mampu membangun perubahan.

Nasional Politik | Submitted by contributor on Thu, 07/28/2016 - 11:48

reshuffle

Reshuffle Kabinet Berbasis Kinerja

Jakarta, Bali Tribune

Desakan sejumlah pihak agar Presiden Joko Widodo mengubah susunan (reshuffle) kabinet terasa kental dengan kepentingan kelompok ketimbang untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Hal itu dikemukakan oleh anggota Ombudsman Indonesia, Laode Ida, dilansir Metrotvnews.com, Selasa (26/7).

Nasional Politik | Submitted by contributor on Wed, 07/27/2016 - 14:40